Jumat, 25 Juni 2010

PERJANJIAN KREDIT-Immediate Credit on Oversease Cheques (ICOC)


PERJANJIAN KREDIT
Immediate Credit on Oversease Cheques
(ICOC)

PEMBERIAN JAMINAN GADAI DEPOSITO

PEMBERIAN JAMINAN GADAI DEPOSITO
Nomor: ...........................

Rabu, 16 Juni 2010

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Sebagai Konsumen Jasa Perbankan


PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH SEBAGAI KONSUMEN JASA PERBANKAN

Oleh: Khotibul Umam, S.H.
PENDAHULUAN

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Hal ini membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen.

Perjanjian Standby Letter of Credit (SBLC)


PERJANJIAN STANDBY LETTER OF CREDIT

Pengalihan Hak Atas Piutang Sebagai Jaminan (Cessie)

PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN

Perjanjian Jual Beli Valuta Asing Dengan Sistem Margin


PERJANJIAN JUAL BELI VALUTA ASING
DENGAN SISTEM MARGIN

Permohonan Bank Garansi

PERMOHONAN UNTUK GARANSI BANK
REQUEST / APPLICATION FOR BANK GUARANTEE

Kontra Bank Garansi


KONTRA GARANSI

Garansi Bank Uang Muka

GARANSI BANK
GARANSI BANK UNTUK UANG MUKA

PERJANJIAN KREDIT UNTUK FIXED LOAN


PERJANJIAN KREDIT UNTUK FIXED LOAN

DRAFT PERJANJIAN KREDIT UNTUK KREDIT PRK

PERJANJIAN KREDIT UNTUK KREDIT
PRK (PINJAMAN REKENING KORAN) PERJANJIAN KREDIT

Minggu, 31 Januari 2010

Kajian atas Publikasi LHP BPK


A. PENDAHULUAN
Adanya kewajiban BPK untuk mempublikasikan seluruh hasil pemeriksaan BPK kepada publik sesuai dengan amanat Undang-undang 15 tahun 2004 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (PTJKN) membawa dampak positif dimana pihak eksekutif akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara dan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat mengetahui apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.